Sejumlah lembaga dan institusi bergengsi dunia kini mulai mengantongi nama Indonesia sebagai calon kekuatan ekonomi kuat dimasa mendatang. Optimisme tersebut muncul ketika Morgan Stanley mengusulkan nama Indonesia Pada BRIC. BRIC yang merujuk pada empat negara calon kekuatan ekonomi baru dunia pada 2020 merupakan akronim dari nama Brazil, Rusia, India, China yang dipopulerkan oleh Goldman Sachs Group pada 2001. BRIC memiliki total produk bruto (PDB) diperkirakan melampaui PDB tujuh negara industri maju (G-7) pada 2027 atau mencapai US$30,2 triliun. Bahkan beberapa pakar meyakini bahwa BRIC akan menjadi mendominasi kekuatan perekonomian pada 2050.

Namun demikian, BRIC dinilai belum bisa menjadi cermin potensi kekuatan ekonomi secara global, termasuk sejumlah negara berkembang. Sebuah istilah baru telah diakomodir oleh Goldman Sachs, yakni Next 11 yang meliputi Indonesia, Turki, Korea Selatan, Meksiko, Iran, Nigeria, Mesir, Filipina, Pakistan, Vietnam dan Bangladesh. Morgan Stanley mengusulkan nama Indonesia pada BRIC yaitu menjadi BRICI. PDB Indonesia diperkirakan bakal mencapai US$800 miliar dalam lima tahun mendatang. Hal tersebut yang menjadi alasan untuk mencantumkan nama Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan juga menambahkan bahwa Indonesia bukan hanya berpotensi besar masuk kedalam BRIC, tetapi Indonesia mampu menggeser Rusia.

Pada Juli 2010, sebuah majalah ekonomi terkemuka (The Economist) juga memasukan nama Indonesia sebagai calon kekuatan ekonomi baru pada 2030 di luar BRIC. The Economist mengenalkan akronim baru dengan sebutan CIVETS, kepanjangan dari Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey dan South Africa. The Economist memperkirakan PDB enam negara ini rata-rata akan tumbuh 4,5 persen per tahun selama 20 tahun ke depan. CIVETS akan melakukan percepatan pergeseran ekonomi global ke wilayah timur dan barat.

Kini proyeksi lembaga-lembaga internasional tersebut mulai menggema bahkan sampai ke Indonesia. Beberapa petinggi dan eksekutif nasional menyuarakan optimistisme tinggi untuk hal ini. Seperti yang disuarakan oleh Wakil Direktur Bank Mandiri Riswinandi yang menilai bahwa Indonesia memiliki semua prasyarat untuk masuk jajaran elit BRIC. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menambahkan 'I' pada akronim BRIC untuk menjadi BRICI.

Lebih lanjut kepala Ekonomi Bank Mandiri, Mirza Adityaswara memaparkan bahwa ada sejumlah alasan mengapa Indonesia layak disejajarkan dengan negara BRIC. Pertama, wilayah Indonesia tergolong luas hingga lebih dari 3 juta km2. Kedua, potensi pasar RI besar dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa. Ketiga, memiliki kekayaan sumber daya alam, bahkan produsen nomor satu minyak sawit mentah, nomor dua timah dan eksportir besar batu bara.

Keempat, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun. Bahkan, RI menjadi satu dari tiga negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif pada 2008 bersama Cina dan India. Kelima, PDB per kapita Indonesia pada 2009 sekitar US$3.900 atau lebih baik dari India yang hanya US$2.900. Keenam, fiskal Indonesia tergolong sehat dengan defisit hanya 1,6 persen, lebih kecil dari defisit anggaran Rusia sebesar 6 persen, Brasil 3,3 persen, India 10 persen dan China 2,2 persen.

Bahkan, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) memuji ekonomi RI cukup tangguh dalam menghadapi krisis global. PDB Indonesia pada 2009 sebesar 4,6 persen atau ketiga terbesar dalam kelompok negara G-20, setelah China dan India. "Situasi terkini memberi peluang unik bagi Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria.

Namun, untuk mengejar impian sebagai negara berpengaruh di bidang ekonomi ada sejumlah syaratnya. OECD menyebutkan Indonesia harus serius menerapkan agenda reformasi, seperti perbaikan sistem pemungutan pajak, peningkatan efektivitas belanja negara, serta penegakan sistem hukum. "Subsidi energi Rp144 triliun pada 2010 harus dihapuskan bertahap," katanya. Dengan begitu, Indonesia punya anggaran lebih besar untuk membiayai infrastruktur yang kurang memadai.

Xavier Salai Martin, Chief Advisor dari World Economic Forum juga menyebutkan sejumlah syarat yang hampir sama agar Indonesia masuk jajaran ekonomi bergengsi. Syaratnya adalah perbaikan infrastruktur fisik, peningkatan mutu birokrasi, penegakan sistem hukum dan menjaga stabilitas ekonomimakro.
"Waspadai soal infrastruktur, jika tidak investasi, Indonesia takkan bisa mencapai pembangunan yang diharapkan”.

Geser Rusia
Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan bahwa Indonesia bukan hanya berpotensi besar masuk kedalam BRIC, tetapi Indonesia mampu menggeser Rusia. “Bukan Hanya masuk BRIC, tetapi Indonesia juga bisa menggeser Rusia”, ujar Gita. Gita menambahkan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Rusia hanya bergantung pada satu sampai dua sektor saja. Selain itu, negara bekas Uni Soviet ini juga memiliki kondisi politik yang tidak selalu stabil.

Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang terdiversifikasi cukup banyak. Selain itu, Indonesia juga memiliki ekstrapolasi ekonomi yang sangat baik, ditambah stabilitas ekonomi makro dan politik yang tetap terjaga. Namun Gita mengingatkan, untuk bisa menggeser posisi Rusia, Indonesia harus bisa membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air bisa segera diselesaikan. "Itu saja (syaratnya), yang (sektor) lain sih ikut-ikut saja," jelasnya.